MENGURAI BENANG KUSUT SISTEM PENDIDIKAN INDONESIA

Bebarapa tahun terakhir ini, sistem pendidikan nasional di Indonesia disibukkan dengan terlalu sering bergantinya kurikulum. Semenjak tidak lagi digunakannya kurikulum 1994, Indonesia telah beberapa kali berganti kurikulum yang digunakan dalam jangka waktu yang cukup pendek, hingga akhirnya digunakannya kurikulum KTSP sekarang ini. Seorang ibu menulis dalam blog-nya, sebuah ungkapan kekecawaannya terhadap KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) dengan sebutan “Kurikulum Tidak Siap Pakai atau kurikulum kate siape” 

Sepertinya pemerintah kesulitan untuk menentukan format kurikulum nasional yang tepat untuk diberlakukan di semua wilayah Indonesia, dari sabang sampai merauke. Dengan beragam latar belakang etnik, agama, budaya, dan ekonomi yang berbeda dari setiap wilayah di Indonesia, sangat sulit untuk menyatukan semuanya dalam satu system pendidikan (sentralisasi mutlak), bahkan jika sampai dipaksakan, sampai tahap tertentu malah akan menghapus kekayaan budaya bangsa Indonesia, terutama bahasa dan adat. Desentralisasi mutlak dalam pendidikan pun bukan jawaban yang tepat, karena kualitas dan kuantitas sumber daya yang meliputi pengajar, tenaga kependidikan, keuangan, sarana-prasarana yang dimiliki masing-masing provinsi berbeda-beda sehingga jurang pemisah antar wilayah akan semakin dalam.

Sistem yang sangat kaku mengikat, (sentralistis) maupun sebaliknya yang bebas keblabasan (desentralistis), atau bahkan terlalu kaku atau formal dan tidak toleran terhadap berbagai kreatifisme yang muncul di dunia pendidikan, dapat menyebabkan  ketidakseimbangan atmosfer di dunia pendidikan, karena dunia pendidikan adalah dunia yang harus selalu siap menghadapi perubahan.

Memang jelas sekali bahwa kepedulian pemerintah terhadap pendidikan masih bersifat formalitas, sekedar “basa-basi” politik untuk melegakan hati semua orang, padahal kenyataannya pemerintah menutup satu mata terhadap dunia pendidikan, terutama yang dianggap tidak sejalur dengan pemerintah, meski membawa perubahan yang nyata di masyarakat. Sebagai misal, perjuangan ibu Sri Rosiyanti dan Sri Irianingsih dalam memberikan pendidikan anak-anak yang tidak bersekolah formal di kawasan kumuh kolong Jembatan Pluit di Jakarta Utara dengan memberikan pendidikan langsung pun terancam oleh penggusuran oleh pemerintah kota. Mereka memang sudah pernah mendapatkan penghargaan dari presiden HM Soeharto, KH Abdurrahman Wahid, dan Megawati, bahkan sudah pernah mengisi acara hari kebangkitan nasional di hadapan presiden susilo bambang yudhoyono, akan tetapi mereka belum pernah mendapatkan bantuan untuk sekolah mereka, bahkan mereka masih harus membayari anak didik mereka dikenakan untuk mengikuti UN biaya Rp 250 ribu bagi siswa SMU, lalu siswa SMP dikenakan Rp 150 ribu, dan siswa SD Rp 100 ribu per siswa dengan dana pribadi.

Hal tersebut sangat ironis, karena justru pemerintah ketika belum mampu menyelesaikan masalah di dunia pendidikan, bukannya memfasilitasi orang-orang yang berkomitmen untuk membantu mengurai benang kusut di dunia pendidikan, tetapi malah justru menambah kusut dan runyam kondisi di dunia pendidikan; suatu bukti ketidakpedulian orang yang tidak punya rasa peka kepekaan dan tanggung jawab social, serta menunjukkan sikap kekakuan yang fatalis formalis sentralistis yang sudah overdosis.

Tweet